Loading...

Jokowi janji bangun Istana Presiden di Papua, pegiat sebut ‘tak sentuh persoalan’


Hak atas foto
Antara

Image caption

Presiden Jokowi menerima setidaknya 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, hari Selasa (10/09).

Pegiat hak asasi manusia di Papua, Yan Christian Warinussy, menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, hari Selasa (10/09), “tidak menyentuh persoalan yang bergejolak di Papua saat ini”.

Ia mengeklaim bahwa semua tamu undangan berasal dari kalangan propemerintah.

“Kita bertanya-tanya. Tidak ada satu pun substansi yang mempersoalkan rasisme yang kemarin terjadi terhadap mahasiswa, diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa. Dan bukan hanya mahasiswa, orang Papua [secara keseluruhan],” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Ia mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam demonstrasi tanggal 19-21 Agustus tidak diundang dalam dialog Jokowi dengan para tokoh Papua.

“Ini kan sangat disesalkan. Bagaimana kita mau menyelesaikan persoalan,” kata Yan.

Lebih jauh, Yan menilai 10 aspirasi yang disampaikan kepada Presiden “tidak mewakili kebutuhan masyarakat Papua”.

Setidaknya 61 tokoh Papua diundang oleh Jokowi ke Jakarta. Mereka mewakili elemen yang mencakup tokoh adat, gereja, organisasi, akademisi, mahasiswa, perempuan, dan pemuda.

Dalam pertemuan ini, Jokowi antara lain menyanggupi permintaan para tokoh Papua dan Papua Barat untuk membangun Istana Presiden di Papua.

“Mulai tahun depan istananya akan dibangun,” cetus Jokowi yang disambut tepuk tangan hadirin.

Permintaan untuk membangun kantor presiden di Jayapura merupakan satu dari sepuluh aspirasi yang disampaikan para tokoh Papua.

Sepuluh aspirasi yang disampaikan para tokoh Papua kepada Presiden Joko Widodo:

  1. Pemekaran provinsi 5 wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat
  2. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua
  3. Penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK
  4. Pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua
  5. Revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020
  6. Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua
  7. Percepatan Palapa Ring Timur Papua
  8. (Tidak dibacakan)
  9. Pengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua
  10. Pembangunan Istana Presiden RI di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua

Sepuluh aspirasi yang disebut mewakili masyarakat Papua dan Papua Barat dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo.

Pria itu dikutip beberapa media sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Kota Jayapura.

Hak atas foto
Detik.com/Andhika Prasetia

Image caption

Presiden Joko Widodo menerima 61 tokoh Papua dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09)

Abisai bahkan menyatakan siap menyumbangkan tanah pribadinya seluas 10 hektare untuk pembangunan istana presiden di Jayapura.

“Kalau di Bali ada, di Jogja ada, di Bogor ada, maka di Papua harus ada Istana Presiden,” kata Abisai kepada wartawan.

Ia menjelaskan, pihaknya mengusulkan pembangunan istana di Papua supaya Presiden “bisa melihat Papua secara utuh”.

“Ada kelompok-kelompok yang belum terjamah dengan baik dan itu semua akan kita serahkan untuk dijamah semua supaya tidak ada lagi yang bikin kekacauan,” kata Abisai.

Setelah berbisik-bisik dengan Mensesneg Pratikno dan Menkopolhukam Wiranto di sebelahnya, Presiden Joko Widodo kemudian mengabulkan permintaan itu.

“Saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti kalau ngomong ya, duitnya nggak ada,” kata presiden.

Hak atas foto
Antara

Image caption

Pegiat HAM mengeklaim pertemuan di Istana Negara ‘kurang mewakili keselusuhan elemen masyarakat’ di Papua.

Dalam pertemuan ini Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto; Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.

Pegiat hak asasi manusia di Papua, Yan Christian Warinussy yang juga direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mengatakan, yang dibutuhkan di Papua adalah “keadilan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM serta klarifikasi sejarah masa lalu terkait integrasi Papua ke Republik Indonesia”.

Kedua hal tersebut seharusnya dilakukan, menurut Undang-Undang Otonomi Khusus, antara lain dengan membentuk Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

“Dua persoalan ini tidak pernah diselesaikan selama Otsus (otonomi khusus) berlangsung. Sementara uangnya akan habis pada 2021,” ungkapnya.

Menurut Yan, hal yang diinginkan masyarakat Papua adalah dialog yang menyeluruh dan inklusif. Artinya, melibatkan semua pihak — termasuk pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah.

“Kan mereka juga anak bangsa,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *