Loading...

First Travel: Peluang jemaah mendapatkan kembali uang biaya umroh melalui PK Jaksa Agung?


Hak atas foto
Risky Andrianto/Antara

Image caption

Calon jemaah umroh menunjukkan kwitansi pembayaran ongkos umrah, tetapi sampai sekarang batal berangkat.

Mahkamah Agung perlu menindaklanjuti rencana peninjauan kembali (PK) yang akan diajukan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kasus penipuan dan pidana pencucian uang milik calon jemaah oleh perusahaan penyelenggara perjalanan umroh First Travel demi mengembalikan uang sekitar 63.000 korban.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, kejaksaan tidak berwenang mengajukan PK, namun dalam hal ini, pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, berpendapat langkah PK patut dicoba.

Yenti mejelaskan bahwa sejumlah alasan dasar permintaan PK sudah tertera dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Yang namanya 263 KUHAP itu ada alasan mengajukan PK, yaitu, satu, novum [berdasarkan bukti baru], dua, ada pertentangan hukum, tiga, ada kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari hakim,” ujar Yenti kepada BBC News Indonesia, Selasa (19/11).

Pendapat itu disampaikan Yenti setelah Mahkamah Agung menetapkan bahwa aset First Travel harus diserahkan kepada negara, padahal seharusnya dikembalikan kepada para korban.

Dengan mempertimbangkan jumlah korban dan kerugian, lanjutnya, maka dalil kekhilafan hakim patut digunakan.

“Kita berharap, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa PK-nya pasti berkaitan dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan hakim,” kata Yenti yang juga menjabat sebagai ketua umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia.

Putusan MA yang dirilis pekan lalu juga tetap menghukum direktur utama First Travel Andika Surachman, dan istrinya yang menduduki posisi direktur, Anniesa Hasibuan masing-masing 20 tahun dan 18 penjara. Keduanya juga harus membayar denda sebesar Rp10 miliar.

‘Demi kepentingan umum’

Jaksa Agung ST Burhanuddin pada hari Senin (18/11) mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan PK dalam upaya mengembalikan aset First Travel kepada para korban.

“Ini untuk kepentingan umum, kita coba [upaya PK], apa mau kita biarkan aja?” kata Burhanuddin.

Ia berpendapat bahwa dalam kasus ini, aset perusahaan tersebut memang semestinya tidak diserahkan pada negara, walaupun diperkirakan memang tidak sebanding total kerugian korban.

Hak atas foto
Indrianto Eko Suwarso/Antara

Image caption

Seorang jemaah First Travel, Abdul Salam (kiri), memberikan keterangan kepada JPU saat sidang lanjutan kasus First Travel dengan agenda keterangan saksi meringankan dari ketiga terdakwa Direktur Utama Andika Surachman (kanan), Direktur Anniesa Hasibuan (kedua kanan), dan Direktur Keuangan Kiki Hasibuan (kedua kiri) di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, April 2018.

Walaupun demikian, pakar TPPU Yenti Garnasih berpendapat bahwa korban tetap merupakan pihak yang berhak menerima aset tersebut.

“Tapi yang namanya pelacakan hasil kejahatan, meskipun pakai pencucian uang, jarang sekali 100%,” ujarnya.

Sejauh ini, pengacara korban First Travel, Luthfi Yazid, mengatakan pihaknya akan menunggu keputusan Kejaksaan Agung sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Kita lihat, ya memang ada peluang-peluang kita untuk mengajukan class action (gugatan perwakilan kelompok) atau citizen lawsuit (gugatan warga negara) atau apapun. Tapi jemaah ini kan banyak juga yang sudah meninggal, jadi tidak bisa menunggu terlalu lama,” kata Luthfi kepada BBC News Indonesia.

Ia menggarisbawahi bahwa putusan MA tidak adil dalam hal ini, karena para korban penipuan bukan pelaku kejahatan sehingga aset perusahaan tidak semestinya diserahkan kepada negara.

First Travel sebelumnya menawarkan paket umroh murah seharga Rp14,5 juta per orang. Namun, puluhan ribu calon jemaah yang telah melunasi pembayaran tidak kunjung diberangkatkan hingga dua tahun berlalu. Total kerugian bagi seluruh korban diperkirakan mencapai Rp900 miliar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *